Dasar Birokrat Parasit......!!!!!

*Kemampuan Mengakses Dana Kurang
Lia Larang Pejabat Publik Jadi Pengurus Olahraga
BANDUNG (SINDO) – Ketua Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali melarang pejabat publik Kota Bandung menjadi pengurus Cabang Olahraga.
(Cabor) Pasalnya, para birokrat tersebut tidak memliki kemampuan mengakses dana sehingga harus terus bergantung ke APBD Kota Bandung.

“Saat ini, wali kota justru menempatkan orang-orang yang tidak mengerti olahraga dan tidak memiliki kemampuan akses dana. Akhirnya, kepengurusan olahraga jadi terus nyusu pada APBD. Jadi saat ditinggalkan pejabat publik, cabor tersebut mati!” ungkap Lia di Gedung DPRD Kota Bandung, kemarin.

Padahal menurut Lia, tujuan awal pejabat diletakkan di posisi pengurus agar mereka dapat mengomunikasikan kebutuhan olahraga kepada pihak swasta yang berpotensi. Sebab di Kota Bandung ada sekitar 80 ribu perusahaan yang terdaftar dan sekitar 10% atau 4000 perusahaan masuk dalam kategori baik.

“Bukan berarti kami meminta birokrat memeras perusahaan ya. Kan setiap perusahaan pasti memiliki dana promosi. Nah, tugas birokrat bertugas untuk memudahkan penyaluran dana ke pihak manajemen klub olahraga. Dana tersebut kan dapat menjadi dana abadi untuk olahraga,” jelas Lia.

Lia sendiri mencontohkan penempatan Yossi Irianto, Dada Rosada serta pejabat publik lainnya dalam susunan pengurus Persib. Awalnya, kebesaran nama birokrat tersebut dapat mendorong publik menanamkan investasi dalam manajerial Persib.

Yossi Irianto misalnya. Seharusnya, posisinya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah memudahkannya melobi pengusaha di Kota Bandung untuk melirik Persib. Para pengusaha pasti banyak bersinggungan dengannya. Karena mereka harus menyetorkan pajak ke dinas pimpinan Yossi tersebut. Kenyataannya, Persib malah terus mengandalkan APBD.

“ Wali Kota Bandung harus melakukan reformasi birokrasi dengan menguji bawahannya. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan mengakses dana, jangan naikkan mereka lagi!” tegas Lia.

Sementara itu, Pakar Hukum dan Tata Negara I Gde Pantja Astawa menyimpulkan, pejabat sekarang hanya mencari cara yang paling mudah. Mereka terkesan tidak mau repot mencari dana untuk pembiayaan olahraga dan mengambil cara yang instan saja.

“Pusat tidak pernah memadai pembiayaan kegiatan olahraga di daerah. Kalau sudah seperti itu, yang paling mudah ya APBD. Dana sudah ada dan pejabat tinggal memutar otak mencari celah untuk pencairan,” ujar Pantja.


(evi panjaitan)

PS: Buat PR, pinjem fotonya ya.....